BACASAJA.ID - Nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari tak tercantum dalam draf naskah Kamus Sejarah Indonesia. Hal itu dengan cepat menjadi polemik dan mendulang protes dari sederet kalangan, khususnya warga Nahdiyin.
Salah satu yang merespon keras adalah anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Dia menyesalkan tindakan gegabah dari para anggota tim penyusun buku yang tidak mempedulikan kaidah historiografi Indonesia yang objektif.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) ini mengungkapkan, kiprah ulama maupun tokoh Islam lainnya berhak memperoleh kedudukan yang proporsional dalam narasi sejarah bangsa. Pasalnya, eksistensi mereka, secara autentik, telah mewariskan sumbangsih signifikan bagi usaha pendirian Republik.
"Insiden ini sangat fatal dan harus disikapi serius. Dengan kata lain, upaya melenyapkan profil Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari dalam ingatan generasi tentang sejarah bangsa kita adalah perilaku ahistoris dan kontraproduktif bagi pengembangan wawasan kebangsaan kita. Tidak cukup sampai di situ, minimnya porsi ulama dalam narasi sejarah kita juga mengindikasikan historiografi kita yang diskriminatif dan kolonialistik," ujar Bukhori, Selasa (20/4/2021).
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklarifikasi bahwa buku yang beredar itu adalah draf naskah softcopy yang disusun sejak 2017. Buku itu adalah buku yang tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.
Terkait hal ini, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, kendati masih sebatas draf, Kiai NU itu memandang seharusnya dokumen atau berkas yang menjadi draf harus disimpan baik-baik, sehingga tak bocor ke publik.
"Ya cuman meskipun draf (tapi tokoh) yang lain udah ada keterangannya, Kiai Hasyim sendiri kok tidak ada gitu lho. Meskipun draf kok yang lain ada, Kiai Hasyim belum ada. Itu aja," ujarnya. (snd)
Editor : Redaksi
