Tanggapi Protes Penyekatan Suramadu, Muhadjir: Mohon Bersedia Diatur

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

i

BACASAJA.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut langkah-langkah pencegahan tak cuma dilakukan di Suramadu saja, tapi di semua daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19.

"Sejumlah daerah yang terjadi ledakan kasus, termasuk di beberapa daerah Jateng juga dilakukan hal yang sama," terang Muhadjir di Surabaya, Senin (21/6).

Menko PMK Muhadjir mengatakan hal itu menyusul terjadinya protes dari warga Madura terhadap Pemkot Surabaya. Mereka menilai penyekatan di Jembatan Suramadu sebagai diskriminasi.

Soalnya, hanya warga Madura yang wajib melakukan swab test, sedangkan yang dari Surabaya masuk tidak diperlakukan sama.

Namun, setelah dialog berlangsung, akhirnya diambil kebijakan kedua sisi diberlakukan penyekatan dan tes.

Kembali ke Muhadjir, dia mengatakan sudah mendapat laporan dari Panglima TNI, Kapolri dan BNPB. Nantinya terkait penanganan itu akan dilakukan secara terpadu dari kementerian dan lembaga terkait.

Untuk penanggulanan COVID-19 di Jatim, sambung Muhadjir, Gubernur Khofifah sebetulnya sudah memiliki pengalaman saat provinsi yang dipimpinnya mengalami lonjakan kasus yang cukup besar.

"Saya kira kalau kasusnya hanya di kabupaten dan tidak ada ledakan di tempat lain, pemerintah daerah setempat bisa mengatasi," ucap dia.

Nah, untuk penyekatan yang dilakukan di Suramadu akan berakhir cepat jika masyarakat setempat bisa kooperatif dengan aturan yang ada.

"Mohon untuk menahan diri dulu, bersedia diatur. Kuncinya di kesiapan, kesediaan warga untuk bekerja sama," ucap Muhadjir. (jem)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…