PPKM Darurat Diperpanjang, Satgas COVID-19 Jatim: Semoga Hasilnya Signifikan

Redaksi


PPKM Darurat Diperpanjang, Satgas COVID-19 Jatim: Semoga Hasilnya Signifikan

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur dr. Makhyan Jibril.

BACASAJA.ID - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perpanjangan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai 25 Juli mendatang.

Menanggapi hal itu, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur punya harapan perpanjangan tersebut dapat menurunkan angka kasus positif virus corona jenis baru.

"Harapan kami semua, kasus bisa semakin menurun," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur dr. Makhyan Jibril, dikutip dari Antara, Rabu (21/7/2021)

Dokter Makhyan menerangkan, sepanjang seminggu belakangan telah terjadi penurunan kasus terkonfirmasi positif di Jatim. Rinciannya, pada 14 Juli 2021 angkanya mencapai 8.000-an kasus. Lantas, setiap harinya berkurang dan berkisar di angka 4.000 - 5.000-an kasus.

"Semoga penurunan kasus bisa konsisten, dan keputusan perpanjangan PPKM menunjukkan hasil signifikan," harap anggota Satuan Tugas Kuratif Penganangan COVID-19 Jatim tersebut.

Sepanjang seminggu ini, sambungnya, satgas pun bakal tetap menggelar evaluasi. Dokter Makhyan punya harapan kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Dokter muda lulusan S2 di bidang healthcare enterpreneurship di University College London, Inggris itu pun mengimbau peran serta dari seluruh elemen, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama tanpa henti melawan COVID-19 melalui disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

"Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/7) malam.

Pemerintah telah menerapkan PPKM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

"Penerapan PPKM sejak dimulai 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah, meskipun itu sangat-sangat berat," tutur Presiden. (*/tna/rg4)