BACASAJA.ID - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H. Maming menegaskan bahwa berpolitik sebenarnya menjadi hal yang tepat jika kedudukan digunakan sebagai alat untuk bisa membantu masyarakat luas.
Untuk itu, ia berpesan agar pengusaha muda di daerah harus bisa menggabungkan dua kekuatan besar tersebut, yaitu kekuatan enterpreneur dan kekuatan politik agar generasi muda bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap bangsa dan negara.
Hal ini ditegaskan Mardani H. Maming usai melantik 180 pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/10/2021). Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Anggota DPR RI Mufti Anam, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Diar Kusuma Putra, Dewan Kehormatan BPD HIPMI Jatim Ali Affandi dan sejumlah mantan Ketua Umum HIPMI Jatim.
Mardani mengungkapkan, pada 50 tahun HIPMI, HIPMI telah berhasil melahirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata daa Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, dan juga Menteri BUMN Erick Tohir.
"Banyaknya tokoh kita ini menjadi bukti. Dulu banyak orang mengatakan anak muda jangan berpolitik, karena melek politik itu tidak bagus, jelek, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya itu salah, karena dengan politik itulah kita bisa berbuat banyak. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, kita harus menjadi entrepreneur, tetapi kalau kita mau berbakti dan menolong masyarakat, bangsa, dan negara ini, maka kita harus ikut berpolitik," tegasnya.
Ia bercerita, di saat ia hanya menjadi entrepreneur, saat ada orang minta bantuan, misal bantuan untuk menyekolahkan anaknya dan mengobatkan anaknya, maka ia hanya bisa membantu dua atau tiga anak saja. Tetapi ketika ia menjadi bupati, maka ia bisa membantu masyarakat kurang mampu dengan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan.
"Dulu ada ibu datang minta bantuan anaknya sekolah. Ada juga yang datang anaknya sakit. Karena saya menjadi entrepreneur, maka saya hanya bisa mengobati dua-tiga orang saja. Tetapi, setelah saya diberi jabatan Bupati Tanah Bumbu, saya gratiskan berobat kelas tiga hanya dengan membawa KTP. Waktu itu belum ada kebijakan BPJS. Setelah itu, saya bikin kebijakan 12 tahun pendidikan gratis karena waktu itu pusat hanya menanggung 9 tahun. Dan ketiga, saya bikin jalan ke pelosok-pelosok desa. Melalui kebijakan tanda tangan itulah saya bisa membantu masyarakat saya dengan jabatan politik," ungkapnya.
Dua kekuatan inilah yang harus digabungkan, antara entrepreneur dan politik. Ia yakin dengan penggabungan dua kekuatan tersebut, maka kebijakan HIPMI akan lebih kuat dari organisasi lain. "Ini tidak hanya dijalankan di struktur HIPMI Pusat tetapi juga dijalankan di struktur provinsi, kabupaten, dan kota," kata Mardani.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa saat ini satu dari program prioritas pemerintah adalah menarik investasi dari dalam dan luar negeri sebanyak-banyaknya. Dan Bung Karno mengungkapkan pada tahun 1965 Indonesia sudah tuntas di taraf survival. Tetapi ada tiga investasi yang dibutuhkan, pertama investment of human skill, kedua material investment dan ketiga mental investment.
"Kata Bung Karno, kalau investment of human skill dan material investment ini tidak diikuti oleh mental Investment maka tidak akan bisa melahirkan kemakmuran dan tidak akan bisa membangun kemakmuran dan persatuan," tegas Khofifah.
Menurutnya, yang membedakan keputusan politik dengan keputusan nonlembaga politik adalah daya ikatnya. Keputusan politik yang mengikat masyarakat umum itulah yang ada dalam cara pengemban mandat secara politis.
"Dalam kondisi seperti ini maka PR kita bersama mudah-mudahan bersama dengan tim HIPMI Jatim bisa membuat peta kemiskinan untuk menurunkan jumlah kemiskinan di Jatim. Saya sampaikan bahwa saat ini kita butuh jihad melawan kemiskinan dan ini tidak sendiri tetapi harus membangun strong partnership," pungkasnya. (*/RG4)
Editor : Redaksi
