UMP cuma Naik Rp22 Ribu, Buruh Demo di Surabaya, Sempat Ricuh dengan Polisi dan Pengendara

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ribuan buruh yang tergabung dalam FSPSI Jawa Timur menggelar aksi demo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Ribuan buruh yang tergabung dalam FSPSI Jawa Timur menggelar aksi demo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

i

BACASAJA.ID - Gedung Negara Grahadi Surabaya digeruduk ribuan buruh yang tergabung dalam FSPSI Jawa Timur, Senin (22/11/2021) siang. Kedatangan ribuan buruh tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP Jatim 2022 sebesar 300 ribu.

Saat akan menuju didepan kantor Gubernur Jatim, buruh bersitegang dengan anggota dari Sabhara Polrestabes Surabaya. Hingga beberapa buruh sempat mengejar anggota sabhara tersebut.

Ketegangan antara buruh dan anggota polisi ini dipicu, lantaran salah satu buruh yang akan menghadang pengguna jalan untuk melintas. Namun anggota tersebut tak memperbolehkan sehingga terjadi ketegangan. Setelah dilerai oleh anggota yang lain serta kordinator aksi, ketegangan pun tidak berlanjut.

Saat akan kembali jalan menuju didepan kantor Gubernur, ketegangan kembali terjadi. Namun kali ini antara buruh dengan salah satu orang yang dianggap bukan bagian dari buruh.

Ketegangan itu juga tidak berlangsung lama dan buruh pun melakukan aksinya dengan tertib serta melakukan orasi.

Menurut Nurudin Hidayat, selaku Sekretaris FSPSI Jatim menyebutkan, bahwa untuk UMP buruh meminta kenaikan 13 persen, kenaikan itu berdasarkan perhitungan BPS. Dimana 13 persen itu batas atas kenaikan Upah.

"Kita melihat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen dan prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sebesar 5 persen,"

Jika kenaikan masih tetap Rp 22.000 ribu, ini merupakan warning. Di jatim selain UMP dan UMK, jadi didalam SK UMP. Ada klausul yang mengatakan, jika UMK di sah kan, maka UMP tidak berlaku.

"Kalau Gubernur menerapkan UMP menggunakan PP 36 besar kemungkinan UMK juga akan menggunakan PP 36. Ada 9 daerah yang berpotensi tidak naik khususnya ring satu," tegas dia.

Jadi kita mem warning gubernur jangan hanya menggunakan PP 36. Kita punya komitmen politik yang dituangkan dalam berita acara pada saat audiensi dengan DPRD Provinsi.

"Pada intinya gubernur dalam menetapkan minimum berkeadilan selain menggunakan PP 36 juga mempertimbangkan kenaikan pada tahun tahun sebelumnya diingkari oleh gubernur," pungkasnya. (Jem/rg4)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…