Pemerintah Alokasikan DAK Nonfisik untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menkeu Sri Mulyani. (Setkab)
Menkeu Sri Mulyani. (Setkab)

i

BACASAJA.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan dan melindungi perempuan dan anak-anak perempuan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komitmen ini dilakukan melalui inovasi baru, yakni pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang dipakai untuk memberikan pelayanan dan melindungi perempuan dan anak.

“Kita lihat akhir-akhir ini, terjadinya anak-anak perempuan yang dijadikan korban, yang sungguh-sungguh sangat memilukan bagi kita semuanya. Sejak tahun 2021 ini, kita menambahkan satu menu baru yaitu DAK nonfisik yang dipakai untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak,” ujar Menkeu, dikutip dalam laman resmi Kemenkeu, Jumat (24/12/2021).

Instrumen tersebut dibentuk atas inisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), melihat banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di daerah.

“Saya berharap ini tentu akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah sampai kabupaten/kota dan kalau kabupaten/kota itu bisa masuk ke kecamatan, ke kelurahan. Sehingga, kejadian-kejadian yang sangat-sangat buruk, yang betul-betul memilukan itu bisa dicegah dari awal. Dan kalaupun ada kemudian kejadian, kita juga bisa membantu sepenuhnya para korban,” ujarnya.

Melalui dana yang ditransfer langsung ke daerah, Menkeu meminta pemerintah daerah memastikan perempuan dan anak-anak perempuan dapat fokus memperoleh pendidikan tanpa khawatir menjadi korban kekerasan.

“Ini adalah sesuatu yang harus kita terus perjuangkan, harus kita terus-menerus jaga dan perangi praktik-praktik yang sangat buruk ini. Jangan sampai anak-anak perempuan yang kita ingin maju, yang ingin sekolah, kemudian dia dihadapkan pada risiko menjadi korban kejahatan,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan komitmen untuk mendukung pemberdayaan dan melindungi perempuan dan anak-anak melalui berbagai instrumen dari APBN, baik melalui gender mainstreaming, gender responsive budget, maupun DAK nonfisik.

“Harapannya, perempuan dan anak-anak perempuan tidak hanya mendapatkan perlindungan, namun juga mendapatkan kesempatan yang sama, baik dari sisi kesehatan, seperti imunisasi, seperti gizi yang baik, hingga kesempatan untuk sekolah, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang produktif, yang sehat, dan bisa memberikan kebaikan tidak hanya pada dirinya, namun pada keluarga dan kepada bangsa kita,” tandasnya. (STK/RG4)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…