Panglima NABRAK Minta Pemerintah Tidak Sibuk Mengurusi Masalah Pribadi Warga Negara Khilafah

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Firman Syah Ali
Firman Syah Ali

i

SURABAYA - Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK) Firman Syah Ali meminta pemerintah tidak sibuk mengurusi polemik yang saat ini sedang menimpa salah satu warga negara Khilafah.

"Urusan warga negara sendiri banyak dan rumit, ngapain Pemerintah NKRI sibuk ikut-ikutan berpolemik tentang permasalahan pribadi Warga Negara Khilafah" demikian tulis Firman Syah Ali di akun facebooknya.

Ketika Baca Saja media bertanya tentang siapa yang dimaksud sebagai Warga Negara Khilafah itu? Firman Syah Ali menjawab bahwa itu rumusan istilah yang dia berikan untuk siapapun WNI yang mendukung dan mengusung ideologi Negara Khilafah.

"Oh itu hanya bahasa satire, itu hanya rumusan istilah yang saya berikan kepada WNI yang selama ini sibuk mengusung dan mendukung ideologi maut Negara Khilafah. Walaupun kadang bertaqiyyah pura-pura NKRI namun kita tetap tau bahwa mereka tetap barisan Daulah Khilafah yang berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila ini adalah toghut, Darul Harb, wajib diperangi sampai bubar kemudian diganti dengan bentuk negara Khilafah sebagaimana nafsu dan penafsiran mereka" lanjut Pengurus Harian LP Ma'arif NU Jatim ini.

Oleh karena kita Firman Syah Ali minta pemerintah tidak usah ikutan komentar dan lain-lainnya terkait permasalahan yang saat ini sedang terjadi pada salah satu Warga Negara Khilafah itu.

"Sudahlah pemerintah diam saja, warga negara khilafah biar diurus oleh daulah khilafahnya, yang pendukung Daulah Hizbut Tahrir ya diurus HT, yang pendukung daulah ISIS ya diurus sana oleh daulahnya, begitupun yang sejenis-sejenis hahaha" pungkas tokoh muda yang akrab disapa Cak Firman Arek Wonocolo ini. (*)

Tag :

Berita Terbaru

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

JAKARTA– KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh p…

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

POLDA SULBAR- Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat melaksanakan uji coba penerapan aplikasi E‑Teguran di depan Gedung BPKB Mamuju, Rabu (2…

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. P…

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

SURABAYA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti perencanaan pembiayaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 usai mengikuti…

Pengendara Vario dan Pejalan Kaki Tewas Dihantam Truk Rem Blong di Jombang, Ini Kronologinya

Pengendara Vario dan Pejalan Kaki Tewas Dihantam Truk Rem Blong di Jombang, Ini Kronologinya

Rabu, 22 Jul 2026 14:48 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 14:48 WIB

JOMBANG- Kecelakaan maut terjadi di depan pabrik sepatu PT Pei Hai, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Selasa (22/7/2026) sekitar pukul 06.30…

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…