Panglima NABRAK Minta Pemerintah Tidak Sibuk Mengurusi Masalah Pribadi Warga Negara Khilafah

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Firman Syah Ali
Firman Syah Ali

i

SURABAYA - Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK) Firman Syah Ali meminta pemerintah tidak sibuk mengurusi polemik yang saat ini sedang menimpa salah satu warga negara Khilafah.

"Urusan warga negara sendiri banyak dan rumit, ngapain Pemerintah NKRI sibuk ikut-ikutan berpolemik tentang permasalahan pribadi Warga Negara Khilafah" demikian tulis Firman Syah Ali di akun facebooknya.

Ketika Baca Saja media bertanya tentang siapa yang dimaksud sebagai Warga Negara Khilafah itu? Firman Syah Ali menjawab bahwa itu rumusan istilah yang dia berikan untuk siapapun WNI yang mendukung dan mengusung ideologi Negara Khilafah.

"Oh itu hanya bahasa satire, itu hanya rumusan istilah yang saya berikan kepada WNI yang selama ini sibuk mengusung dan mendukung ideologi maut Negara Khilafah. Walaupun kadang bertaqiyyah pura-pura NKRI namun kita tetap tau bahwa mereka tetap barisan Daulah Khilafah yang berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila ini adalah toghut, Darul Harb, wajib diperangi sampai bubar kemudian diganti dengan bentuk negara Khilafah sebagaimana nafsu dan penafsiran mereka" lanjut Pengurus Harian LP Ma'arif NU Jatim ini.

Oleh karena kita Firman Syah Ali minta pemerintah tidak usah ikutan komentar dan lain-lainnya terkait permasalahan yang saat ini sedang terjadi pada salah satu Warga Negara Khilafah itu.

"Sudahlah pemerintah diam saja, warga negara khilafah biar diurus oleh daulah khilafahnya, yang pendukung Daulah Hizbut Tahrir ya diurus HT, yang pendukung daulah ISIS ya diurus sana oleh daulahnya, begitupun yang sejenis-sejenis hahaha" pungkas tokoh muda yang akrab disapa Cak Firman Arek Wonocolo ini. (*)

Tag :

Berita Terbaru

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…