TULUNGAGUNG - Jumlah backlog (kekurangan hunian) di Tulungagung tiap tahun terus bertambah. Fenomena ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tak seimbang dengan pembangunan hunian.
Rumah susun sewa (rusunawa) milik pemerintah pun tak begitu signifikan mengurangi kekurangan hunian.
Kepala Dinas Perumahan dan Wilayah Pemukiman Kabupaten Tulungagung, Anang Pratistianto saat dikonfirmasi membenarkan meningkatnya kekurangan hunian di Tulungagung.
Tiap tahun jumlanya terus bertambah, seiring laju pertumbuhan penduduk dan pernikahan.
“Laju pertumbuhan penduduk dengan laju pembangunan rumah tidak seimbang, sehingga kondisi backlog terus meningkat,” jelas Anang.
Dari datanya pada tahun 2020 angka back log sekitar 56 ribu, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 87.833.
Data backlog dihitung selisih antara jumlah KK dengan jumlah hunian. Idealnya 1 KK mempunyai 1 rumah.
Disinggung rusunawa dalam mengurangi angka backlog, Anang jelaskan tak begitu signifikan. Sebab jumlah rusunawa hanya di kisaran puluhan, sementara angka backlog hingga puluhan ribu.
“Rusun itu tidak begitu signifikan, cuma 72 sama 42,” jelasnya.
Untuk yang berkapasitas 42 belum digunakan, lantaran masih dijadikan ruang isolasi pasien covid-19.
Selain dengan membangun rusunawa, untuk mengurangi backlog pihaknya mendorong asosiasi pengembang perumahan membangun rumah di Tulungagung.
“Kelihatanya rekan-rekan pemborong cukup antusias, tahun ini ada 6,” terangnya.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum punya rumah, disarankan menempati rusunawa untuk MBR, atau membeli perumahan yang diperuntukkan bagi MBR.
Sebab pengembang perumahan diwajibkan sediakan perumahan bagi MBR (subsidi).
“Itu pengembang paling tidak 50 persen (rumah) subsidi, atau bahkan 100 persen,” terangnya.
Menurut Anang, rumah bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah harganya sekitar 150 juta rupiah.
Sehingga semua orang mempunyai kesempatan untuk memiliki hunian (JP/t.ag)
Editor : Redaksi
