DPRD Surabaya Desak Penguatan Sistem Pengawasan Trantibum Berbasis Teknologi

Reporter : Redaksi
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno

SURABAYA- Pemerintah Kota Surabaya kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) lewat patroli rutin di seluruh wilayah kota. Namun langkah tersebut dinilai perlu ditopang oleh sistem pengawasan yang lebih modern dan berbasis data agar efektif menjawab tantangan keamanan perkotaan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, menilai Pemkot Surabaya sudah bergerak pada jalur yang tepat, namun belum cukup. Ia menekankan pentingnya integrasi teknologi untuk mengantisipasi potensi gangguan secara cepat dan akurat.

Baca juga: Polemik Sengketa Tanah Pogot: Pemkot Surabaya Sebut Hearing Tak Perlu, Kuasa Hukum Ahli Waris Melawan

“CCTV yang sudah terpasang melalui Command Center harus dimaksimalkan. Jika perlu ditambah di ruas-ruas utama dan kawasan pemukiman warga agar pengawasan kota benar-benar menyeluruh,” tegas Rio, Senin (08/12/2025).

Politisi PSI tersebut juga menyoroti perlunya terobosan kebijakan melalui patroli digital. Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu mendorong partisipasi warga dengan menyediakan kanal pelaporan berbasis aplikasi, sehingga setiap potensi gangguan bisa tertangani sejak dini.

Tak hanya itu, Rio mendorong penguatan early warning system (EWS) di tingkat kelurahan. Selama ini EWS identik dengan mitigasi banjir, namun ia menilai fungsinya perlu diperluas untuk memantau aktivitas publik yang berpotensi mengganggu trantibum — mulai dari kerumunan, kegiatan malam hari, hingga aktivitas tanpa izin.

“EWS bukan hanya untuk banjir. Ia harus menjadi instrumen kontrol sosial yang memberi peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Surabaya Dukung Rotasi 78 Pejabat Pemkot Surabaya, Komisi A: Harus Bekerja Lebih Keras!

Meski mendukung penegakan aturan, Rio mengingatkan Satpol PP agar mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan patroli.

“Petugas harus persuasif dan komunikatif. Warga yang terjaring razia tetaplah warga Surabaya, jadi pendekatannya jangan represif,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, dalam rilis resmi Dinkominfo Surabaya, memastikan pihaknya terus melakukan patroli menyeluruh di titik-titik rawan.

Baca juga: Satpol PP Surabaya Tertibkan Lapak dan Bangunan Liar di Saluran Manukan

“Kami menyisir jalan protokol hingga pemukiman warga. Pengawasan difokuskan pada potensi gangguan trantibum,” kata Zaini, Minggu (07/12/2025).

Penguatan sistem pengawasan menjadi sorotan karena dianggap sebagai elemen krusial dalam menjaga keamanan kota yang terus tumbuh dan dinamis. Dengan dukungan teknologi dan partisipasi warga, DPRD berharap Surabaya dapat mempertahankan stabilitas sebagai salah satu kota metropolitan paling kondusif di Indonesia. (dims)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru