BACASAJA.ID - Seorang ibu rumah tangga bernama Vita warga Pogot Baru Gang Karya Bakti Nomor 64 Kota Surabaya, Jatim, terpaksa menggadaikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya untuk menyambung hidup diri dan keluarganya.
"Yang saya gadaikan kartu ATM PKH untuk pengambilan bantuan. Saya gadaikan Rp500 ribu ke seseorang, nanti saya nebusnya Rp550 ribu," kata ibu yang berusia 33 tahun ini, Rabu (28/7/2021).
Baca juga: Wawali Armuji Sidak Dugaan Penipuan WO Kamuya, Korban Rugi Puluhan Juta
Vita mengatakan, hal itu terpaksa dilakukan lantaran suaminya yang biasanya berjualan pentol di Sekolah Wachid Hasyim, namun semenjak PPKM tidak bisa berjualan lagi.
"Selama ini kan sekolah Wachid Hasyim tempat suami saya mangkal tutup karena sekolah daring. Jadinya pendapatan suami berkurang jauh," ujarnya.
Vita menambahkan untuk menyambung hidup dirinya bersama suami dan empat anaknya, ia terpaksa menggadaikan Kartu PKH ke seseorang secara sembunyi-sembunyi. Kartu PKH tersebut digadaikan sejak 21 Juni 2021.
"Jatuh temponya sebulan setelah itu. Sampai sekarang saya belum bisa menebusnya. Jadinya saya tidak bisa ambil bantuan dari pemerintah, seperti bantuan beras beberapa waktu lalu," ujarnya.
Baca juga: Bertambah Lagi, Warga Wonokromo Tak Bisa Urus Sertifikat Akibat Klaim Eigendom oleh PT Pertamina
Merespons berbagai pemberitaan terkait warga tersebut Wakil Walikota Armuji memberikan bantuan modal serta menebus kartu PKH yang digadaikan oleh Vita. Melalui utusannya yang mendatangi kediaman Vita pada Rabu (28/7) sembari menyerahkan bingkisan sembako.
"Di masa pandemi memang banyak warga yang kehilangan pekerjaan, sudah kewajiban kita untuk membantu warga tersebut," kata Cak Ji.
Ia menceritakan, melihat sejumlah pemberitaan sehingga meminta agar stafnya segera mendatangi warga tersebut. Dari kejadian ini menjadi pengalaman agar jaring pengaman sosial di Kota Surabaya lebih dioptimalkan perannya.
Baca juga: Kasus Tanah Eigendom Bertambah, Warga Gunung Sari Tak Bisa Urus SHM dan SHGB Sejak 10 Tahun Lalu
"Kami akan meminta lurah, camat hingga dinas sosial responsif apabila menemui warganya yang mengalami kesulitan, kota ini harus kita jaga bersama," imbuh Armuji.
Selain memberikan bantuan dirinya meminta data warga terkait untuk menjadi perhatian pemerintah kota dalam memberikan intervensi kebijakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (*rg4)
Editor : Redaksi