DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Status PMK

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Parang, Magetan, pada Kamis (16/01/2025)
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Parang, Magetan, pada Kamis (16/01/2025)

i

MAGETAN – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Parang, Magetan, pada Kamis (16/01/2025).

Dalam kunjungan tersebut, dia meninjau langsung dampak wabah PMK yang disebut oleh peternak lebih ganas dibandingkan beberapa tahun lalu.

“Wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat. Kami bersama Dinas Peternakan, termasuk dr. Indi, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi ini,” ungkap Deni.

Deni menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas distribusi dan pelaksanaan vaksinasi.

"Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif," katanya.

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Wabah

Deni menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret sejak November 2024. Obat-obatan telah didistribusikan, diikuti dengan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jawa Timur menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

“Anggaran APBD juga telah kami tambahkan untuk pengadaan vaksin. Sebanyak 1,4 juta dosis sudah tersedia, meski masih ada kekurangan yang kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Pentingnya Langkah Antisipasi

Dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Jawa Timur, Deni menegaskan perlunya pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

“Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ujarnya.

Asuransi Ternak sebagai Solusi Jangka Panjang

Deni juga mengungkapkan aspirasi peternak mengenai perlunya skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. Meskipun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ide ini dianggap menarik dan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

“Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” jelas Deni.

Edukasi dan Kesadaran Peternak

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani menambahkan pentingnya peran peternak dalam mengendalikan wabah ini. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain:

1. Tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik.

2. Membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang.

3. Melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar.

4. Melapor segera jika ada ternak yang terjangkit.

“Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali,” kata dr. Indi. (*)

Berita Terbaru

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …