Apa Dampak Perang Dagang Trump di Jawa Timur? DPRD Segera Kumpulkan Pengusaha

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Jatim, Muhammad Musyafak Rouf di Paripurna DPRD Jatim.
Ketua DPRD Jatim, Muhammad Musyafak Rouf di Paripurna DPRD Jatim.

i

SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Ti di Jawmur, Muhammad Musyafak Rouf, menyoroti dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai bisa berdampak hingga ke daerah, termasuk Jawa Timur.

Menurutnya, meski kebijakan tersebut bersifat nasional, dampaknya bisa sangat dirasakan oleh para pelaku usaha di level regional.

"Kebijakan ini memang dari pusat, tapi untuk Jawa Timur sendiri, kami akan komunikasi dan mengundang para pengusaha untuk mendengar langsung seperti apa dampaknya di lapangan. Mereka yang paling merasakan," ujar Musyafak saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (9/4/2025).

Musyafak menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para pelaku usaha di Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa terjadi akibat gejolak ekonomi global.

"Apalagi kita akan memasuki Hari Buruh pada Mei nanti. Kalau tuntutan kenaikan UMR tidak bisa dipenuhi perusahaan, dan terjadi demo besar-besaran, bisa saja perusahaan itu tutup atau gulung tikar. Ini bahaya," tegasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang membuka kran impor sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Musyafak menekankan pentingnya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS, dengan mendorong sistem pembayaran alternatif dan menjajaki kerja sama dengan negara-negara mitra non-dollar.

"Kita bisa memanfaatkan bentuk pembayaran lain. Negara-negara seperti Tiongkok atau tetangga kita juga punya sumber daya yang bisa diakses tanpa terlalu tergantung pada dolar," jelasnya.

Musyafak menambahkan, langkah antisipatif ini penting untuk menjaga stabilitas industri dan ketenagakerjaan di Jawa Timur, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. (*)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…