SURABAYA – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda).
“Kesimpulan pendapat akhir atau PA, yaitu menerima LKPj tahun 2024. Namun itu ada ada beberapa catatan dari DPRD Jatim untuk menjadi perbaikan pemerintah kedepannya,” tegas Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono saat memimpin rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (19/5/2025).
Sementara itu Juru bicara FPKB Jatim, Hj. Laila Abidah mengatakan Fraksi PKB menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencapai berbagai keberhasilan.
Namun demikian, dalam kesempatan ini FPKB juga ingin memberikan beberapa catatan. Pertama, program-program yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) agar diselaraskan dan dikoordinasikan lintas OPD, sehingga tidak tumpang tindih.
Dengan begitu akan tercipta pola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Jawa Timur yang selaras, sinergis, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat untuk warga Jawa Timur.
Kedua, seluruh OPD dan program atau kegiatan yang mengarah pada pencapaian indikator-indikator tersebut dievaluasi secara menyeluruh, diperkuat dengan langkah-langkah strategis yang terukur, serta dialokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan perbaikan kinerja di tahun 2025.
Ketiga, Indikator kinerja dalam LKPJ tahun 2024 hendaknya tetap dipertahankan, dan jika perlu ditambahkan dengan ukuran-ukuran lain guna memastikan program pembangunan yang lebih terarah dan terukur.
Keempat, Capaian kinerja sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ tahun 2024 harus menjadi baseline atau standar acuan minimal yang digunakan dalam menetapkan target tahun 2025, dan seterusnya.
Gubernur Khofifah mengapresiasi kerja keras Panitia Khusus (Pansus) LKPJ serta seluruh fraksi di DPRD yang telah melakukan pendalaman dan pembahasan secara komprehensif dalam waktu yang relatif singkat.
“Kami sangat menghargai semua saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan. Semua itu merupakan bentuk dari kemitraan harmonis antara seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur agar kita senantiasa menjadi lebih baik lagi ke depan,” ujar Gubernur Khofifah dilansir laman resmi Kominfo Jatim.
“Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD merupakan kunci untuk mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," papar dia.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak juga menyambut baik atas semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD Jatim. Segala catatan dan masukan disebutnya akan menjadi modal utama segenap jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik di tahun 2025.
“Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.
Turut hadir, jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim dari seluruh Fraksi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Prov. Jatim. (*)
Editor : Redaksi
