BACASAJA.ID - Penyekatan jalan yang dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat, dalam rangka mengurangi positif rate pasien Covid- 19 di Jatim, harus dilakukan dengan bijak agar tidak mengganggu aktifvitas vital yang mengharuskan warga bekerja.
"Penutupan beberapa ruas jalan utama, saya berharap hendaknya petugas mempertimbangkan beberapa aspek, terutama pada urusan vital yang menunjang penanganan darurat Covid di Jawa Timur," ujar anggota DPRD Jatim Agatha Retnosari, dikutip Sabtu (10/7/2021).
Baca Juga: TransJatim Hadir di Malang Raya, DPRD Jatim: Solusi Hadapi Kemacetan Kronis
Politisi PDI Perjuangan in menambahkan, pihaknya memahami penutupan jalan ini sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Namun, penutupan yang dilakukan jangan sampai menganggu distribusi oksigen dari pabrik sampai ke rumah sakit – rumah sakit atau puskesmas, termasuk distribusi obat dan alat kesehatan yang lain.
"Di masa darurat ini jangan sampai terjadi dulu kesulitan oksigen di RS/puskesmas hanya karna kesulitan dalam distribusi. Karena selain suplai, menurut saya jalur distribusi harus diperhatikan betul," ungkapnya.
Agatha berharap agar pemerintah daerah setempat juga mempertimbangkan akses untuk bahan pangan bagi warga perkotaan. Jangan sampai akibat penutupan jalan ini berdampak pada jalur distribusi yang mana kemudian menimbulkan kelangkaan bahan pangan sehingga menimbulkan kepanikan baru berupa aksi borong sembako maupun lainnya.
"Kita tidak perlu menimbulkan kepanikan-kepanikan baru dalam masyarakat. Mari kita semua berkonsentrasi pada bagaimana agar PPKM darurat ini bisa terlaksana dengan baik, disiplin prokes diteraoan dan tak mengganggu alur penanganan serta pemulihan kesehatan rakyat," jelasnya.
Baca Juga: Buka Musda VI DKJT, Wakil Ketua DPRD Jatim: Budaya Harus Jadi Fondasi Pembangunan Daerah
Untuk itu wanita yang duduk di Komisi B DPRD Jatim mengusulkan dalam penutupan jalan mempertimbangkan beberapa hal seperti membuat jalur khusus untuk truk-truk pengangkut oksigen, alat kesehatan dan bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.
"Sehingga pembatasan gerak masyarakat masih bisa dikendalikan tanpa menimbulkan kepanikan baru. Atau memperkenankan khusus truk yang mengangkut oksigen, alkes dan bahan kebutuhan pangan untuk lewat sehingga tak mengganggu suplai di level masyarakat," pungkas wanita yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediyansah mengatakan penyekatan di pintu masuk menuju daerah dapat dilaksanakan secara fleksibel. Beberapa skala prioritas, harus dipertimbangkan secara bijak. Misalnya, pekerja sektor urgent harus dipastikan betul agar tak terhambat.
Baca Juga: Hilang 5 Hari, Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi: Saya Tidak Diculik!
Politisi Gerindra yang akrab disapa Dedi itu menyadari, mobilitas memang harus dikurangi seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19. Terlebih, PPKM Darurat masih berlangsung.
"Namun, saya rasa fleksibilitas itu harus dikedepankan. Mana-mana yang menjadi prioritas, Pemerintah harus betul-betul memperhatikan," pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim I Surabaya. (kmf/rg4)
Editor : Redaksi
