Komisi VIII Desak Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban. (DPR)
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban. (DPR)

i

BACASAJA.ID - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendorong agar pemerintah segera mempercepat relokasi tempat tinggal para korban erupsi Gunung Semeru. Pasalnya, dari mayoritas pengungsi tadi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.

Yandri menyampaikan hal ini saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur.

"Dari hasil dialog kami dengan beberapa pengungsi ketika bencana-bencana sebelumnya, biasanya kan pengungsi ini tidak mau direlokasi. Tapi ketika kita tadi berdialog dari tenda ke tenda warga minta direlokasi. Mereka trauma berat dan tidak sanggup lagi untuk kembali ke rumah mereka semula.

Oleh karena itu harus disambut baik oleh pemerintah untuk segera membuatkan mereka hunian tetap. Intinya para stakeholder, baik itu BPNP, Kemnterian PUPR, Perhutani dan lembaga lainnya semua harus kompak untuk menyelesaikan relokasi ini," ujar Yandri.

Menurut Politisi Fraksi PAN ini, untuk relokasi para korban, pemerintah daerah sudah menyatakan siap untuk kerjasamanya. Ia menghimbau jangan sampai ini ditunda-tunda lagi, karena kedepan justru bisa menimbulkan banyak kendala baru.

Jika terlalu lama, bisa jadi mereka merasa sudah merasa aman dan justru malah mau kembali lagi ketempat gunung disana yang sangat rawan ancaman dimasa yang akan datang.

"Oleh karena itu, mumpung mereka sedang semangatnya untuk relokasi, sesegera mungkin pemerintah untuk melakukan tindakan lebih nyata. Kami dari Komisi VIII DPR insyaAllah senin besok akan segera menggelar rapat dengan BNPB untuk menindaklanjuti usulan ini.

Saya minta kepada pemerintah, terutama Perhutani agar dengan penuh kerelaan secepat mungkin menyerahkan lahannya untuk para korban, sementara BNPB dengan dana siap pakai Insya Allah bisa menanggung hunian tetap," imbuh Yandri.

Legislator Dapil Banten II ini juga mengucapkan bela sungkawa, atas nama Pimpinan Komisi VIII DPR dan seluruh Anggota DPR menyampaikan ikut beduka cita yang sangat mendalam kepada para korban yang saat ini tercatat 45 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 12 ribu orang mengungsi.

Semoga yang meninggal amal dan ibadahnya diterima disisi Allah SWT, yang hilang semoga bisa segera ditemukan, dan yang mengungsi segera bisa mendapatkan relokasi hunian yang layak.

"Saya kira kami juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran baik dari pihak Kemensos, Kemenag, Kementerian PPPA, BNPB, Baznas, Pemda, TNI dan Polri. Saya mengapresiasi atas kerja-kerja hebat ikhlas dan meyakini atas respon sosialnya yang sangat tinggi.

Apalagi tadi diuraikan relawannya hampir setengah pengungsi, artinya Indonesia bisa dijadikan contoh dunia internasional dalam menghadapi kebencanaan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa mempercepat laju recorvery dan rencana relokasi pengungsi," ungkap Yandri.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR bersama mitra kerja menyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar dari Baznas dan Rp200 juta dari Kemensos untuk kebutuhan para pengungsi.

Menurut data Satgas Command Center Erupsi Gunung Semeru per Jumat 10 Desember 2021, total korban jiwa 43 orang meninggal, 12 hilang, 23 luka berat, 36.872 terdampak, 6573 mengungsi. Total wilayah terdampak 10 Kecamatan/ 17 Desa dan total lokasi pengungsian 19 titik. (PAR/RG4)

Berita Terbaru

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…