Komisi VIII Desak Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban. (DPR)
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban. (DPR)

i

BACASAJA.ID - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendorong agar pemerintah segera mempercepat relokasi tempat tinggal para korban erupsi Gunung Semeru. Pasalnya, dari mayoritas pengungsi tadi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.

Yandri menyampaikan hal ini saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur.

"Dari hasil dialog kami dengan beberapa pengungsi ketika bencana-bencana sebelumnya, biasanya kan pengungsi ini tidak mau direlokasi. Tapi ketika kita tadi berdialog dari tenda ke tenda warga minta direlokasi. Mereka trauma berat dan tidak sanggup lagi untuk kembali ke rumah mereka semula.

Oleh karena itu harus disambut baik oleh pemerintah untuk segera membuatkan mereka hunian tetap. Intinya para stakeholder, baik itu BPNP, Kemnterian PUPR, Perhutani dan lembaga lainnya semua harus kompak untuk menyelesaikan relokasi ini," ujar Yandri.

Menurut Politisi Fraksi PAN ini, untuk relokasi para korban, pemerintah daerah sudah menyatakan siap untuk kerjasamanya. Ia menghimbau jangan sampai ini ditunda-tunda lagi, karena kedepan justru bisa menimbulkan banyak kendala baru.

Jika terlalu lama, bisa jadi mereka merasa sudah merasa aman dan justru malah mau kembali lagi ketempat gunung disana yang sangat rawan ancaman dimasa yang akan datang.

"Oleh karena itu, mumpung mereka sedang semangatnya untuk relokasi, sesegera mungkin pemerintah untuk melakukan tindakan lebih nyata. Kami dari Komisi VIII DPR insyaAllah senin besok akan segera menggelar rapat dengan BNPB untuk menindaklanjuti usulan ini.

Saya minta kepada pemerintah, terutama Perhutani agar dengan penuh kerelaan secepat mungkin menyerahkan lahannya untuk para korban, sementara BNPB dengan dana siap pakai Insya Allah bisa menanggung hunian tetap," imbuh Yandri.

Legislator Dapil Banten II ini juga mengucapkan bela sungkawa, atas nama Pimpinan Komisi VIII DPR dan seluruh Anggota DPR menyampaikan ikut beduka cita yang sangat mendalam kepada para korban yang saat ini tercatat 45 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 12 ribu orang mengungsi.

Semoga yang meninggal amal dan ibadahnya diterima disisi Allah SWT, yang hilang semoga bisa segera ditemukan, dan yang mengungsi segera bisa mendapatkan relokasi hunian yang layak.

"Saya kira kami juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran baik dari pihak Kemensos, Kemenag, Kementerian PPPA, BNPB, Baznas, Pemda, TNI dan Polri. Saya mengapresiasi atas kerja-kerja hebat ikhlas dan meyakini atas respon sosialnya yang sangat tinggi.

Apalagi tadi diuraikan relawannya hampir setengah pengungsi, artinya Indonesia bisa dijadikan contoh dunia internasional dalam menghadapi kebencanaan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa mempercepat laju recorvery dan rencana relokasi pengungsi," ungkap Yandri.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR bersama mitra kerja menyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar dari Baznas dan Rp200 juta dari Kemensos untuk kebutuhan para pengungsi.

Menurut data Satgas Command Center Erupsi Gunung Semeru per Jumat 10 Desember 2021, total korban jiwa 43 orang meninggal, 12 hilang, 23 luka berat, 36.872 terdampak, 6573 mengungsi. Total wilayah terdampak 10 Kecamatan/ 17 Desa dan total lokasi pengungsian 19 titik. (PAR/RG4)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…