BACASAJA.ID - Seluruh pihak optimistis anggaran Pilkada 2024 dapat ditekan. Baik KPU Jatim, DPRD maupun Pemprov meyakini, dengan mekanisme sharing anggaran beban biaya penyelenggaraan dapat berkurang.
Hal itu terungkap dari hasil rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Jatim bersama KPU Jatim serta jajaran Pemprov, Senin (13/12/2021). Rapat tersebut merupakan koordinasi awal dengan membahas skema anggaran.
Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, dari estimasi anggaran yang sebelumnya telah diajukan memang bisa saja menyusut drastis. Diantara kuncinya, dengan skema sharing anggaran bersama kabupaten/kota.
"Rapat kali ini tujuannya untuk itu. Sharingnya sejauh mana, kekuatan anggaran Provinsi sejauh mana. Apakah kemudian Pemprov membiayai seluruh proses Pilkada ini atau juga dilakukan sharing," kata Anam, seusai pertemuan di Gedung DPRD tersebut.
Menurut Anam, pihaknya mengusulkan agar sharing anggaran itu dilakukan dengan berkaca pada gelaran Pilgub Jatim 2018. Dimana sharing anggaran itu dilakukan untuk pendanaan badan adhoc atau petugas TPS, petugas tingkat kelurahan serta kecamatan.
Sementara anggaran Pemprov diantaranya untuk kebutuhan perlengkapan. Dikatakan Anam, dengan skema semacam itu bisa dipastikan anggaran akan menurun dari estimasi pengajuan awal yang telah dilakukan.
"Dari proses itu hitung-hitungan kita, dari Rp 1,9 T itu insyaallah bisa kita tekan sampai Rp 1,1 T atau Rp 1,2 T," ungkap Anam.
Namun, Anam menyebut skema sharing itu bakal terus dilakukan pembahasan selanjutnya. Termasuk juga dengan Pemda Kabupaten/kota. Kemudian, juga nantinya ada SK Gubernur terkait sharing anggaran Pilkada.
"Dari situlah baru kita akan melakukan sinkronisasi lagi terhadap anggaran yang sudah kita ajukan itu," ucap Anam.
Sementara itu, Ketua Komisi A Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan, secara prinsip semua pihak ingin agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar. Sehingga, rapat koordinasi lanjutan termasuk pembicaraan perihal anggaran perlu terus dilakukan.
"Dana belum bisa dipastikan karena memang nanti ada sharing. Tapi, nanti bisa ditekan lah. Dan itu pun harus realistis pengeluarannya. Dan tidak ganda antara kabupaten dengan provinsi. Karena itulah butuh koordinasi yang ketat," ungkapnya.
Disisi lain, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jatim Jempin Marbun mengungkapkan, untuk anggaran Pilkada 2024 bakal dilakukan dengan skema dicicil. Itu karena anggaran yang ditaksir tinggi tidak memberatkan.
Sehingga, perlu dilakukan lewat mekanisme dana cadangan yang rencananya dimulai pada APBD 2022. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2023, lalu sisanya dipenuhi di tahun 2024.
"Karena, dana itu cukup besar. APBD tidak sanggup jika harus dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Sehingga, dicadangkan atau dicicil," ungkap Jempin yang juga hadir dalam rapat koordinasi itu. (JNR/RG4)
Editor : Redaksi
