BACASAJA.ID | Bojonegoro - Puluhan warga Kaliombo, Kecamatan Purwosari, yang terdampak pengeboran minyak Jambaran Tiung Biru (JTB) yang mengatas namakan Forum Masyarakat Kaliombo Anti Pencernaan Lingkungan, mengadu ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (28/12/2020).
Kedatangan puluhan warga tersebut di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AKAR, yang di Ketuai oleh Anam Warsito.
Baca Juga: Percaya Kejagung Usut Mafia Pertamina, Komisi XII Pastikan tak Bentuk Pansus Minyak Mentah
Dalam tuntutanya yang dibacakan oleh salah satu warga menyampaikan beberapa tuntutan yang antara lain, pemerintah yang berwenang agar meninjau kembali ijin lingkungan yang telah di keluarkan untuk kegiatan eksplorasi gas di wilayah Jambaran Tiung Biru (JTB), karena di anggap oleh warga telah terjadi pencemaran.
Kemudian, Pertamina EP Cepu (PEPC) untuk segera melakukan langkah yang kongkrit guna mengatasi terjadinya pencemaran berupa bau tidak sedap yang menyengat dan kebisingan yang membuat masyarakat tidak nyaman.
Apabila Pertamina EP Cepu (PEPC) tidak mampu untuk mengatasi terjadinya pencemaran udara berupa bau tidak sedap dan suara bising tersebut, maka lebih baik sumur gas yang berada di dekat pemukiman penduduk di hentikan atau ditutup.
Seusai pertemuan dengan Komisi A, Penasehat Hukum warga, Anam Warsito kepada awak media menjelaskan, bahwa masyarakat tersebut sangat terdampak langsung karena warga tinggal di sekitar pengeboran minyak Jambaran Tiung Biru (JTB).
"Apa yang disampaikan oleh warga betul-betul fakta karena mereka merasakan dampak langsung dengan adanya bau yang tidak sedap. Masyarakat takut dan resah dan kuatir kalau bau gas tersebut akan berdampak kematian atau hilangnya nyawa," tegas pria yang juga mantan anggota DPRD itu.
Lebih jauh Mas Anam--sapaan akrab Anam Warsito--menambahkan, bahwa, kalau pada siang hari mungkin tidak begitu di rasakan. Namun pada saat malam hari suara keras membuat warga sekitar menjadi ketakutan terutama adalah anak-anak, mereka trauma dan ketakutan.
Baca Juga: Kasus Korupsi Pertamina, Anggota DPR RI: Semua BUMN Migas Harus Diaudit!
"Masyarakat meminta agar Pertamina EP Cepu (PEPC) segera bertindak supaya bau yang tidak sedap dan suara yang keras tersebut hilang. Mereka menginginkan hidup tenang seperti sebelum ada pengeboran eksplorasi minyak," tambahnya.
Menurutnya bahwa pengeboran minyak tersebut tidak di lepas pantai sehingga resikonya sangat tinggi jika operator migas tidak memberikan informasi atau tidak memberikan pelatihan-pelatihan secara kontinyu, apa bila ada kecelakaan bisa wassalam.
"Mestinya jika ada suara sirine warga harus berkumpul dimana nanti akan ada evakuasi, kemana itu, mestinya harus disampaikan sehingga warga tidak buta dan tidak terlalu panik," urainya.
Anam Warsito juga menyayangkan pihak PEPC selama ini yang notabene tidak pernah mendengar keluhan warga yang selalu mendengar suara bising dari operator pengeboran.
Baca Juga: Pembelian Pertalite Harus Daftar QR Code Dulu, Begini Caranya
"Dengan entengnya pihak PEPC menjawab,anggaplah seperti warga yang rumahnya dekat Ril, pertama mereka tidak bisa tidur,namun lama-lama terbiasa.Hal ini kan bukan memecahkan masalah,akan tetapi seolah-olah menyepelekan warga," pungkasnya.
Sementara itu Fathul Huda yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyikapi tuntutan warga Kaliombo tersebut,dan akan segera melibatkan instansi terkait untuk melakukan hearing dan memanggil pihak operator, Pemdes desa, dan Pertamina.
Kehadiran puluhan warga tersebut diterima oleh anggota Komisi A, yaitu Fathul Huda, H.Ratijan dan Agung Handoyo.
Sementara itu pihak media relations PEPC, Wulan Purnamawati saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak menjawab walau nada dering telah aktif. (san/rga)
Editor : Redaksi
