BACASAJA.ID - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta untuk Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk lebih transparan dan memperjelas mekanisme tupoksi masing-masing dalam menyampaikan inventarisasi penyelamatan keuangan negara.
“Saran saya coba duduk dulu, biar ada kesatuan jawaban. Jambin bilang sekian penyelamatan uang negara, Jampidsus bilang sekian, Jampidum bilang sekian. Supaya kami juga paham mengenai mekanisme. Supaya kami bisa tahu siapa yang salah,” jelas Trimedya saat rapat Komisi III dengan jajaran Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga: Soroti Penyadapan Tanpa UU Khusus, Komisi III DPR Segera Panggil Kejaksaan Agung
Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa ketransparanan dalam menyampiakan data ini penting, agar DPR RI bisa memantau jika terjadi penyelewengan.
Baca Juga: Komisi III DPR: Hukum Mati Oknum TNI yang Tembak 3 Polisi hingga Tewas
“Supaya kalau ada penyimpangan kita tahu, kita kan sering mendengar juga, banyak aset-aset kejahatan yang dimainkan. Apakah itu oleh mafia-mafia atau oleh oknum-oknum. Kita juga tahu, ada jaksa yang dipecat karena menyelewengkan aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi. Makanya ini harus tranparan,” tegas Trimedya.
Trimedya juga menyampaikan untuk menginventarisir kasus-kasus penyelamatan uang negara yang sudah berkekuatan hukum tetap minimal pada 5 tahun terakhir.
Baca Juga: Harvey Moeis yang Rugikan Rp300 Triliun Dihukum 6 Tahun, Anggota Komisi III: Tidak Masuk Akal
“Kami spesifik bilang, (seperti halnya) Jampidsus dan Jampidum menyiapkan data-data yang berkaitan dengan peneyelamatan keuangan negara yang berkekuatan hukum tetap minimal dalam 5 tahun terakhir dan kemudian dilaporkan ke Komisi III,” jelasnya. (PAR/RG4)
Editor : Redaksi
